Pj Gubernur Jateng: Keluarga Berkualitas Berperan Penting dalam Pembangunan Bangsa
jpnn.com - SEMARANG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan, pemerintah berkomitmen mewujudkan keluarga berkualitas. Menurut Nana, keluarga berkualitas akan berperan penting dalam pembangunan bangsa dan negara.
Nana menyampaikan itu saat menghadiri puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Jateng, Sabtu (29/6).
Nana menjelaskan bahwa pembangunan keluarga berkualitas berkaitan erat dengan keluarga yang tenteram, mandiri, dan bahagia.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jateng berupaya untuk meminimalkan kemiskinan ekstrem dan mengendalikan laju inflasi, serta menurunkan stunting sampai target 14 persen pada 2024.
"Kita juga lakukan dengan menekan perkawinan dini, menekan kasus-kasus perceraian pada keluarga, dan mengupayakan mental health masyarakat," kata Nana.
Sebelumnya, Nana Sudjana juga menyampaikan bahwa mental health harus ditangani dengan benar dan secara pentahelix, yaitu dengan melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media massa, dan lembaga masyarakat termasuk kelompok anak.
Sebab, mental health itu berkaitan dengan banyak faktor, salah satunya adalah keluarga dan perundungan.
"Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan keterlibatan peran orang tua sangat penting untuk memberikan pengasuhan yang layak pada anak, maka di sinilah peran keluarga," katanya beberapa waktu lalu.
Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana menegaskan keluarga berkualitas berperan penting dalam pembangunan bangsa.
- Pj Gubernur Jateng Dampingi Wapres Silaturahmi dengan 3 Ribu Nasabah PNM Mekaar
- Pj Gubernur Jateng Meresmikan 8 Proyek di Purworejo
- Ditarget Dua Pekan, Nana Sudjana Gerak Cepat Selesaikan Pemblokiran Rekening UD Pramono
- Jamin Keselamatan Kerja, Penjabat Gubernur Jateng Pastikan Petugas Adhoc Dalam Pilkada Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
- DPR Apresiasi Penjabat Gubernur Jateng Atas Respons Soal Isu Netralitas Kades dan Lurah
- Nana Sudjana Tekankan Kepala Desa dan Lurah Harus Netral dalam Pilkada